Top News

Akademisi Universitas Ramai- ramai Kecam Jokowi, Ganjar: Ini Intelektual Civil Society

 

FACEBOOKTOTO Calon presiden no urut 03, Ganjar Pranowo, memperhitungkan apa yang telah dicoba kalangan intelektual dari bermacam kampus Indonesia ialah wujud upaya rakyat buat menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.

FACEBOOKTOTO Ungkapan ini di informasikan Ganjar Pranowo usai mendatangi kegiatan Hajatan Rakyat Tuban di Lapangan Watu Gajah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat( 2/ 2/ 24).

FACEBOOKTOTO Dikenal, beberapa kampus besar melaksanakan petisi sampai deklarasi kebangsaan mengancam carut marut demokrasi serta penyimpangan masa Jokowi. Mulai dari Universitas Islam Indonesia( UII), Universitas Gajah Mada( UGM), Universitas Indonesia( UI), serta Universitas Andalas( Unand).

FACEBOOKTOTO " Diawali dari UGM, terus setelah itu UII, UI serta hari ini aku memperoleh banyak sekali. Aku dengar dari Andalas, nanti UMY pula hendak mengantarkan itu. Apalagi mereka telah nadanya cukup- cukup keras begitu ya," kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Jumat( 2/ 2/ 2024).

FACEBOOKTOTO Bagi Ganjar, demokrasi di Indonesia yang sudah lama dipupuk wajib terus dilindungi, spesialnya pada kontestasi politik 5 tahunan. Tidak boleh terdapat intimidasi serta ketakutan untuk rakyat buat menyuarakan hak berdemokrasi serta hak pilihnya.

Hak seleksi rakyat dalam pemilu wajib dijalankan secara nyaman serta damai dan berlangsung jujur serta adil.

FACEBOOKTOTO " Maksudnya, jangan hingga kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibentuk besar. Sebab itu produk demokrasi begitu saja lenyap sebab kepentingan- kepentingan sesaat. Nah, inilah para intelektual civil society yang menegaskan kita," ungkap Ganjar.

FACEBOOKTOTO Selaku contoh, lanjut Ganjar, kampanye akbar ialah perintah negeri dalam rangkaian pemilu. Hingga, tidak boleh terdapat pihak yang dengan terencana membatasi kehendak rakyat, semacam sabotase bis pada hari terakhir kampanye akbar 10 Februari 2024, membatalkan izin tempat kegiatan.

" Cara- cara begini kita telah mengerti, sudahlah. Hingga aku sampaikan, lawan saja. Semacam yang terdapat di Wonosari itu, lawan saja. Sebab sesungguhnya kita berkampanye, kita mengerahkan massa ini perintah undang- undang. Sebab massanya massa kampanye, kecuali tidak," pungkas Ganjar

Jokowi Tanggapi Santai soal Petisi yang Mengkritiknya

Presiden Joko Widodo( Jokowi) menjawab santai soal petisi yang di informasikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada( UGM) serta Universitas Islam Indonesia( UII).

Jokowi berkata petisi berisi kritikan untuknya itu ialah hak berdemokrasi warga.

Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik sebab model kepemimpinannya yang telah melenceng serta menabrak ketentuan tentang bernegara yang baik.

" Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat( 2/ 2/ 2024).

Jokowi menuturkan tiap warga Indonesia leluasa berkomentar. Mantan wali kota Solo itu juga mempersilakan warga buat mengantarkan kritikan kepadanya.

" Tiap orang boleh berdialog berkomentar. Silakan," tutur Jokowi.

Jokowi sendiri lebih dahulu mengaku telah mengenali soal Petisi Bulaksumur yang di informasikan beberapa civitas akademisi UGM itu.

Menjawab perihal itu, Jokowi memperhitungkan kalau apa yang di informasikan merupakan hak berdemokrasi. Ia juga memilah tidak berpendapat soal perihal lain yang menyangkut poin- poin di dalam petisi.

" Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis( 1/ 2/ 2024).

Isi Petisi Bulaksumur UGM, Kritik buat Jokowi

Lebih dahulu, Petisi Bulaksumur di informasikan beberapa civitas akademisi Universitas Gadjah Mada( UGM) selaku wujud kritik terhadap Presiden Jokowi.

Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM buat Jokowi:

Kami menyesalkan tindakan- tindakan menyimpang yang malah terjalin pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang pula ialah bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada( UGM).

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan beberapa aparat penegak hukum dalam bermacam demokrasi perwakilan yang lagi berjalan, serta statment kontradiktif pembenaran- pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, dan netralitas serta keberpihakan ialah bentuk penyimpangan serta ketidakpedulian hendak prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo selaku alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung besar nilai- nilai Pancasila dengan ikut menguatkan demokratisasi supaya berjalan cocok standar moral yang besar serta bisa menggapai tujuan pembuatan pemerintahan yang legal( legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan buat mewujudkan cita- cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Bawah 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya senantiasa mengingat janjinya selaku alumni Universitas Gadjah Mada. Untuk kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Bunda Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa segala bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Aksi Presiden Jokowi Menyimpang dari Prinsip serta Moral Demokrasi

Alih- alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung besar Pancasila serta berjuang mewujudkan nilai- nilai di dalamnya, aksi Presiden Jokowi malah menampilkan bentuk- bentuk penyimpangan pada prinsip- prinsip serta moral demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial yang ialah esensi dari nilai- nilai Pancasila.

Sebab itu, lewat petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, memohon, menekan serta menuntut segenap aparat penegak hukum serta seluruh pejabat negeri serta aktor politik yang terletak di balik Presiden tercantum Presiden sendiri buat lekas kembali pada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai- nilai kerakyatan serta keadilan sosial.

Kami pula menekan DPR serta MPR mengambil perilaku serta langkah konkret menyikapi bermacam gejolak politik yang terjalin pada acara demokrasi elektoral yang ialah perwujudan demokrasi Pancasila buat membenarkan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih bermutu, serta bermartabat.



Post a Comment

Lebih baru Lebih lama